Bandarlampung–Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., MM, hadir dalam acara Halal Bi Halal dan Rapat Kerja Aptisi wilayah IIB Lampung. Ketua APTISI Pusat, Prof. Dr. Ir. M. Budi Djatmoko, M.Si. M.E.I., juga hadir melalui link zoom dalam acara tersebut. 

Universitas Mitra Indonesia (UMITRA) sebagai penyelenggara kegiatan memfasilitasi tempat kegiatan di Gedung Serba Guna (GSG) Dr. H. Andi Surya, Universitas Mitra Indonesia yang berada di jl. Purnawirawan Raya, No. 10, Gunung Terang, Bandarlampung pada Rabu (21/5).

Dalam sambutannya, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., MM, menyampaikan saat ini 68 persen penduduk Lampung berada dalam usia produktif (15–65 tahun), menjadikan Provinsi Lampung berpotensi lebih cepat menikmati bonus demografi tersebut, bahkan sebelum tahun 2028. Gubernur Mirza mengkhawatirkan bahwa potensi tersebut akan menjadi sia-sia jika tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing tenaga kerja.

"Bonus demografi bisa menjadi peluang besar, tapi kalau kualitas SDM kita masih rendah, maka yang menikmati kemajuan bukan masyarakat Lampung,"ujarnya.

Lebih lanjut, Kiai Mirza, biasa disapa, mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lampung masih tergolong rendah, yakni peringkat terakhir di Sumatera dan ke-20 secara nasional dimana rendahnya angka tersebut didorong oleh kualitas pendidikan yang belum memadai.

"Hanya 21–22 persen lulusan SMA yang melanjutkan ke perguruan tinggi, dan hanya sekitar 62 persen lulusan SMP yang masuk ke SMA dan kondisi ini terus terjadi setiap tahun dan menghambat peningkatan IPM Lampung,"ungkapnya.

Prof. Dr. Ir. M. Budi Djatmiko, M.Si. M.E.I. (Ketua APTISI Pusat) dalam paparannya menyampaikan, pengalokasian anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 20 persen merupakan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara, namun kenyataannya saat ini kita masih 12,5 persen Bahkan sebelumnya masih di angka 7 persen  

"Yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana dalam hal ini bisa menegaskan undang-undang reformasi yang kewajibannya adalah 20% untuk alokasi pendidikan nasional semsntara pertumbuhan ekonomi kita di 5,4% jadi memang pertumbuhan ekonomi kita bermasalah. Selain itu juga kita ada masalah perang dagang China dan Amerika, Ini adalah salah satu konstelasi politik dunia yang mau tidak mau kita alami saat ini. PR kita saat ini yang utama adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia di masa mendatang,"paparnya.

Ketua Aptisi wilayah IIB Lampung, Ir. H. Firmansyah Y Alfian, MBA., MSc, menyatakan PTS yang ada di provinsi Lampung siap mensupport program dari pemerintah provinsi Lampung.

"PTS di bawah naungan Aptisi wilayah IIB Lampung siap mendukung program pemerintah provinsi Lampung khususnya bidang pendidikan tinggi yang saat ini masih sangat minim. Ini akan menjadi bahasan utama kami dalam rapat kerja Aptisi wilayah IIB Lampung hari ini,"jelasnya.

Pada kesempatan lain Rektor UMITRA, Dr. Hj. Armalia Reny Madrie AS.,S.P.,MM, dalam sambutannya selaku tuan rumah kegiatan Halal bi Halal dan Rapat Kerja Aptisi wilayah IIB Lampung mengatakan PTS yang berada di provinsi Lampung sejumlah 63 institusi baik dalam bentuk Universitas, Institute, Sekolah Tinggi dan akademi yang tentunya berdampak kepada persaingan antar PTS untuk mendapatkan mahasiswa.

"Jumlah PTS di provinsi Lampung sebanyak 63 institusi. pastinya ada persaingan tetapi persaingan secara sehat karena setiap PTS memiliki keunikan masing-masing. Melalui wadah Aptisi ini mudah-mudahan kita dapat bersinergi dan saling support satu sama lain sehingga membawa perubahan dan kemajuan di provinsi Lampung,"pungkas Bunda Reny, sapaan akrabnya. (rls/*).